HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA
I. HAK PENGUSAHA
1. Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja.
2. Berhak atas ditaatinya aturan kerja oleh pekerja, termasuk pemberian sanksi
3. Berhak atas perlakuan yang hormat dari pekerja
4. Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat oleh pengusaha
II. KEWAJIBAN PENGUSAHA
1. Memberikan ijin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan kewajiban menurut agamanya
2. Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, kecuali ada ijin penyimpangan
3. Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki/laki dan perempuan
4. Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang buruh atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan
5. Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat / libur pada hari libur resmi
6. Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih
7. Wajib mengikut sertakan dalam program Jamsostek
Selasa, 05 April 2011
falsafah pajak
1. Falsafah Pajak
Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro
Pajak adalah perlihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplus’ nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
1. Pengertian Pajak menurut PJA Andriani
Pajak adalah pungutan yang oleh penguasa digunakan untuk memeperoleh uang dengan paksaan juridis, guna membiayai peneluaran Negara terhadap mana tidak dapat ditunjuk adanya suatu jasa timbal.
2. Pengertian Pajak menurut HJ. Hofstra
Pajak adalah sumbangan paksaan dari rumah tangga (keuangan) swasta kepada penguasa, yang tidak mempunyai jasa timbal pribadi secara langsung, dari pihak pemerintah, dan yang dipungut berdasarkan peraturan umum, lain dari pada sebagai hukuman karena melanggar hukum pidana.
3. Pengertian Pajak menurut SELIGMAN
Pajak adalah suatu sumbangan paksaan dari perorangan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang bertalian dengan kepentingan orang banyak (umum) tanpa dapat ditunjukkan adanya keuntungan khusus terhadapnya.
4. Pengertian Pajak menurut Reichsabgabenordnung RAO
Pajak adalah pembayaran uang sekaligus atau berulang – ulang yang tidak mempunyai suatu jasa timbal balik terhadap suatu jasa khusus dari rakyat, yang dipungut oleh suatu Badan Hukum Umum dari setiap orang, untuk memperoleh pendapatan, bila dipenuhi Tatbestand yang diwajibkan oleh Undang – Undang.
5. Pengertian pajak berdasarkan pasal 1 Undang – undang no.14 tahun 2002
Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk be masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan perundang – undangan yang berlaku.
b. Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum
pajak adalah perikatan yang timbul karena UU yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU (tatbestand) untuk membayar sejumlah uang kepada kas negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong- penghambat) untuk mecapai tujuan diluar bidang keuangan.
c. Pajak Ditinjau Dari Segi Mikro Ekonomi
Mengurangi income individu, mengurangi daya beli seseorang, mengurangi kesejahteraan individu, mengubah pola hidup wajib pajak.
d. Pajak Ditinjau Dari Segi Makro Ekonomi
Pajak merupakan income bagi masyarakat (negara) tanpa menimbulkan kewajiban negara terhadap wajib pajak. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluran umum, pengeluaran rutin untuk kelangsungan negara.
FALSAFAH PAJAK
Falsafah pajak ini berdasarkan falsafah negara yaitu pancasila. Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 :
“Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”
Walaupun pasal 23 ayat 2 UUD 1945, merupakan dasar hukum pungutan pajak, tapi pada hakekatnya pada ketentuan ini terdapat falsafah pancasila. Pajak harus berdasarkan ketentuan UU karena pajak menyayat daging tubuh kita sendiri. Pajak tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk atau secra ekstrim dapat dikatakan bahwa pajk tidak memberikan imbalan. Oleh karena itu pajak harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan rakyat. Dimana persetujuan ini didapatkan dari DPR sebgai wakil rakyat.
Inggris : no taxation without representation
USA : taxation without representation is robbery.
III. 2. PANCASILA DAN PAJAK
Pancasila sebagai falsafah negara merupakan landasan idiil dari pungutan pajak. Pancasila yang bersifat kekeluargaan dan kegotong royongan sudah terjelma dalam peraturan perpajakan. Pajak-pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan masyarakat umum sudah nyata berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan. Gotong royong yang mengandung sifar secara bersama melakukan usaha atau membiayai kepentingan umum, tanpa secara langsung mendapatkan imbalan tersimpul dalam pengertian pajak. Rasa kekeluargaan menimbulkan pengertian dan kesukarelaan pada setiap bansa Indonesia untuk ikut serta dalam pembiayaan untuk kepentingan umum. Pancasila mendapatkan penjabarannya dalam pajak-pajak, Karena pajak itu tidak lain daripada penjelmaan kekeluargaan dan kegotong royongan rakyat, dimana rakyat memberikan baktinya berupa uang dengan tiada mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengluaran untuk kepentingan masyarakat umum, yang akhirnya juga mencakup kepentingan individu.
2. Sila-sila
Hubungan sila pertama ketuhanan yang maha esa dengan pajak adalah bahwa pajak yang dipungut oleh negara merupakan ciptaan manusia, tidak bertentangan dengan ketuhanan, karena dalam alquran atau kitab suci lainnya Tuhan juga memerintahkan manusia untuk membayar zakat atau sepersepuluhan untuk digunakan bagi kepentingan orang-orang yang miskin atau untuk kepentingan masyarakat umum tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.
Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tersirat dalam segi yuridis dari pajak. Pajak selain harus memenuhi keadilan juga harus sesuai dengan peradaban manusia. Keadilan yang merupakan salah satu syarat yuridis dari pajak tercermin dalam prinsip non-diskriminasi, prinsip daya pikul, artinya bahwa orang dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama, dan tidak dibenarkan mengadakan perlakukan yang berlainan terhadapnya,tidak pandang bangsa, golongan, aliran, ideologi dan lain sebagainya. Kemanusiaan artinya bahwa perlakukan wajib harus secara manusiawi tidak boleh melanggar HAM dan harus layak bagi manusia dan tindakan sewenag-wenang terhadap wajib pajak harus dihindarkan.
Sila ketiga, persatuan Indonesia dijabarkan dalam pajak-pajak karena pajak merupakan sumber keuangan utama untuk mempertahankan persatuan yang telah diproklamairkan, karena hidup suatu bangsa tergantung pada adanya pendapatan Negara yang merupakan jiwa untuk kelangsungan dan kesinambungan hidup bangsa.
Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dimana hal ini tertera dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa semua pajak untuk kegunaan kas Negara berdasarkan UU. Kerakyatan mengandung arti bahwa rakyat ikut menentukan adanya pungutan yang disebut pajak. Rakyat dalam ikut menentukan pajak-pajak tidak bertindak secara langsung, melainkan melalui wakil-wakilnya dalam DPR yang dipimpin secara langsung dan demokratis oleh rakyat sendiri.
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sudah terjabar dalam pajak-pajak. Pajak merupakan suatu alat untuk pembiayaan masyarakat, yaitu untuk membiayai pengeluaran untuk kepentingan masyarakat umum. Pembangunan yang sebagain besar dibiayai dari hasil pajak dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak melihat apakah rakyat itu turut membayar pajak atau tidak.
Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro
Pajak adalah perlihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplus’ nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
1. Pengertian Pajak menurut PJA Andriani
Pajak adalah pungutan yang oleh penguasa digunakan untuk memeperoleh uang dengan paksaan juridis, guna membiayai peneluaran Negara terhadap mana tidak dapat ditunjuk adanya suatu jasa timbal.
2. Pengertian Pajak menurut HJ. Hofstra
Pajak adalah sumbangan paksaan dari rumah tangga (keuangan) swasta kepada penguasa, yang tidak mempunyai jasa timbal pribadi secara langsung, dari pihak pemerintah, dan yang dipungut berdasarkan peraturan umum, lain dari pada sebagai hukuman karena melanggar hukum pidana.
3. Pengertian Pajak menurut SELIGMAN
Pajak adalah suatu sumbangan paksaan dari perorangan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang bertalian dengan kepentingan orang banyak (umum) tanpa dapat ditunjukkan adanya keuntungan khusus terhadapnya.
4. Pengertian Pajak menurut Reichsabgabenordnung RAO
Pajak adalah pembayaran uang sekaligus atau berulang – ulang yang tidak mempunyai suatu jasa timbal balik terhadap suatu jasa khusus dari rakyat, yang dipungut oleh suatu Badan Hukum Umum dari setiap orang, untuk memperoleh pendapatan, bila dipenuhi Tatbestand yang diwajibkan oleh Undang – Undang.
5. Pengertian pajak berdasarkan pasal 1 Undang – undang no.14 tahun 2002
Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk be masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan perundang – undangan yang berlaku.
b. Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum
pajak adalah perikatan yang timbul karena UU yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU (tatbestand) untuk membayar sejumlah uang kepada kas negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong- penghambat) untuk mecapai tujuan diluar bidang keuangan.
c. Pajak Ditinjau Dari Segi Mikro Ekonomi
Mengurangi income individu, mengurangi daya beli seseorang, mengurangi kesejahteraan individu, mengubah pola hidup wajib pajak.
d. Pajak Ditinjau Dari Segi Makro Ekonomi
Pajak merupakan income bagi masyarakat (negara) tanpa menimbulkan kewajiban negara terhadap wajib pajak. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluran umum, pengeluaran rutin untuk kelangsungan negara.
FALSAFAH PAJAK
Falsafah pajak ini berdasarkan falsafah negara yaitu pancasila. Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 :
“Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”
Walaupun pasal 23 ayat 2 UUD 1945, merupakan dasar hukum pungutan pajak, tapi pada hakekatnya pada ketentuan ini terdapat falsafah pancasila. Pajak harus berdasarkan ketentuan UU karena pajak menyayat daging tubuh kita sendiri. Pajak tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk atau secra ekstrim dapat dikatakan bahwa pajk tidak memberikan imbalan. Oleh karena itu pajak harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan rakyat. Dimana persetujuan ini didapatkan dari DPR sebgai wakil rakyat.
Inggris : no taxation without representation
USA : taxation without representation is robbery.
III. 2. PANCASILA DAN PAJAK
Pancasila sebagai falsafah negara merupakan landasan idiil dari pungutan pajak. Pancasila yang bersifat kekeluargaan dan kegotong royongan sudah terjelma dalam peraturan perpajakan. Pajak-pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan masyarakat umum sudah nyata berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan. Gotong royong yang mengandung sifar secara bersama melakukan usaha atau membiayai kepentingan umum, tanpa secara langsung mendapatkan imbalan tersimpul dalam pengertian pajak. Rasa kekeluargaan menimbulkan pengertian dan kesukarelaan pada setiap bansa Indonesia untuk ikut serta dalam pembiayaan untuk kepentingan umum. Pancasila mendapatkan penjabarannya dalam pajak-pajak, Karena pajak itu tidak lain daripada penjelmaan kekeluargaan dan kegotong royongan rakyat, dimana rakyat memberikan baktinya berupa uang dengan tiada mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengluaran untuk kepentingan masyarakat umum, yang akhirnya juga mencakup kepentingan individu.
2. Sila-sila
Hubungan sila pertama ketuhanan yang maha esa dengan pajak adalah bahwa pajak yang dipungut oleh negara merupakan ciptaan manusia, tidak bertentangan dengan ketuhanan, karena dalam alquran atau kitab suci lainnya Tuhan juga memerintahkan manusia untuk membayar zakat atau sepersepuluhan untuk digunakan bagi kepentingan orang-orang yang miskin atau untuk kepentingan masyarakat umum tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.
Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tersirat dalam segi yuridis dari pajak. Pajak selain harus memenuhi keadilan juga harus sesuai dengan peradaban manusia. Keadilan yang merupakan salah satu syarat yuridis dari pajak tercermin dalam prinsip non-diskriminasi, prinsip daya pikul, artinya bahwa orang dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama, dan tidak dibenarkan mengadakan perlakukan yang berlainan terhadapnya,tidak pandang bangsa, golongan, aliran, ideologi dan lain sebagainya. Kemanusiaan artinya bahwa perlakukan wajib harus secara manusiawi tidak boleh melanggar HAM dan harus layak bagi manusia dan tindakan sewenag-wenang terhadap wajib pajak harus dihindarkan.
Sila ketiga, persatuan Indonesia dijabarkan dalam pajak-pajak karena pajak merupakan sumber keuangan utama untuk mempertahankan persatuan yang telah diproklamairkan, karena hidup suatu bangsa tergantung pada adanya pendapatan Negara yang merupakan jiwa untuk kelangsungan dan kesinambungan hidup bangsa.
Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dimana hal ini tertera dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa semua pajak untuk kegunaan kas Negara berdasarkan UU. Kerakyatan mengandung arti bahwa rakyat ikut menentukan adanya pungutan yang disebut pajak. Rakyat dalam ikut menentukan pajak-pajak tidak bertindak secara langsung, melainkan melalui wakil-wakilnya dalam DPR yang dipimpin secara langsung dan demokratis oleh rakyat sendiri.
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sudah terjabar dalam pajak-pajak. Pajak merupakan suatu alat untuk pembiayaan masyarakat, yaitu untuk membiayai pengeluaran untuk kepentingan masyarakat umum. Pembangunan yang sebagain besar dibiayai dari hasil pajak dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak melihat apakah rakyat itu turut membayar pajak atau tidak.
A. Tata Cara Pemungutan Pajak
1. Stelsel Pajak
a. Stesel nyata
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutnya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stesel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kelebihan stesel ini adalah pajak yang dikenakan lebih relastis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). (Mardiasmo, 2006:6)
b. Stesel anggapan
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stesel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. (Mardiasmo, 2006:6-7)
c. Stesel campuran
Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. (Mardiasmo, 2006:7)
2. Sistem Pemungutan Pajak
a) Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiksus
2) Wajib Pajak bersifat pasif
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
b) Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
c) With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak
Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
1. Stelsel Pajak
a. Stesel nyata
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutnya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stesel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kelebihan stesel ini adalah pajak yang dikenakan lebih relastis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). (Mardiasmo, 2006:6)
b. Stesel anggapan
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stesel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. (Mardiasmo, 2006:6-7)
c. Stesel campuran
Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. (Mardiasmo, 2006:7)
2. Sistem Pemungutan Pajak
a) Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiksus
2) Wajib Pajak bersifat pasif
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
b) Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
c) With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak
Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
A. Justifikasi Pemungutan Pajak
1. Teori Pemungutan Pajak
a) Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
b) Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi oajak yang harus dibayar.
c) Teori Daya Pikul
Beban oajak untuk seseorang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing – masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:
• Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
• Unsure subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
d) Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakati, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
e) Teori Asas Daya Beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.
2. Asas Pemungutan Pajak
a. Asas domilisi (asa tempat tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomilisi atau bertempat tinggal diwilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
b. Asas sumber
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.
c. Asas kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.
B. Prinsip Pemungutan Pajak
1. Adam Smith
Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
1. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pakak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. Asas Effeciency (asas efesien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
2. E.R.A. Seligman
Menurut Era Saligman, empat asas atau prinsip pemungutan pajak adalah:
1. Asas/Prinsip fiskal: pajak yang dipungut negara adalah untuk memastikan stabilitas fiskal nasional.
2. Asas/Prinsip ekonomis: pajak dipungut dengan memperhatiakan kekuatan ekonomi rakyat wajib pajak.
3. Asas/Prinsip etika yaitu pungutan pajak diberlakukan secara luwes dan beretika sehingga tidak menyinggung kehormatan dan martabat wajib pajak.
4. Asas/Prinsip administratif: menyangkut masalah administrasi perpajakan.
3. Fritz Neumark
Menurut Fritz Neumark :
1. Revenue Productivity
prinsip ini menyangkut dua hal yakni the principle of adaptability yang dimaksud the principle of adaptability adalah bahwa sistem perpajakan nasional, seharusnya dapat menjamin penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Hal ini tentu saja menjadi cita-cita dan harapan berbagai pemerintah diseluruh dunia. Sekiranya penerimaan yang berasal dari pajak telah dapat memenuhi semua pengeluaran negara, maka negara yang bersangkutan akan dapat dikelompokkan menjadi negara yang sangat maju dan makmur.
2. The Requirement of Continuity
undang-undang perpajakan tidak boleh sering berubah, dan apabila terjadi perubahan, perubahan tersebut haruslah dalam konteks pembaharuan undang-undang perpajakan (tax reform) secara umum dan sistematis
3. The Requirement of Economy
biaya-biaya perhitungan, penagihan dan pengawasan pajak harus pada tingkat serendah-rendahnya dan konsisten dengan tujuan-tujuan pajak yang lain. Biaya-biaya yang diminimalkan tidak hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah (administrative cost), tetapi juga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dan kepathan perpajakannya (compliance cost).
4. The Requirement of Convenience
Pembayaran pajak harus sedapat mungkin tidak memberatkan wajib pajak. Pemerintah biasanya memperbolehkan pembayaran utang pajak dalam jumlah besar secara angsuran dan memberikan jangka waktu yang cukup untuk penundaan pengembalian SPT.
Persyaratan convenience tercermin pada pelayanan fiskus terhadap wjib pajak seperti pelayanan pendaftaran diri menjadi wajib pajak untuk mendapatkan NPWP, penyuluhan dan pemberian kesempatan untuk melaksanakan hak-hak wajib pajak.
4. Prinsip menurut GBHN
“penggalian dalam pengerahan sumber penerimaan dalam negeri terutama dari pajak ditingkatkan untk pembiayaan bangunan dengan tetap memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan oleh masyarakat dan dengan meningkatan peran pajak langsung sehingga mampu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dan dedikasi serta melalui penyempurnaan sistem administrasi”.
walaupun hakekat GBHN “hanya mengamanatkan” haluan negara sebagai kehendak rakyat dalam gari-garis besarnya, namun apabila diteliti lebih mendalam ternyata dalam GBHN tersebut tercantum prinsip-prinsip perpajakan.
Prinsip-prinsip tersebut antara lain :
1. Peningkatan penerimaan, yang sama dengan prinsip fiscal dan revenue productivity
2. Terkendali, terarah dan efisien, yang sama dengan kaidah efficiency
3. Keadilan, sama dengan equality
4. Kemampuan, sama dengan ability to pay principle
5. Prosedur yang terus disempurnakan, sama dengan ease of compliance
6. Aparatur perpajakan yang mampu dan bersih, sama dengan ease of administration and efficiency
7. Semua jenis pungutan dan pajak harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan, sama dengan asas yuridis
1. Teori Pemungutan Pajak
a) Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
b) Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi oajak yang harus dibayar.
c) Teori Daya Pikul
Beban oajak untuk seseorang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing – masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:
• Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
• Unsure subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
d) Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakati, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
e) Teori Asas Daya Beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.
2. Asas Pemungutan Pajak
a. Asas domilisi (asa tempat tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomilisi atau bertempat tinggal diwilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
b. Asas sumber
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.
c. Asas kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.
B. Prinsip Pemungutan Pajak
1. Adam Smith
Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
1. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pakak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. Asas Effeciency (asas efesien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
2. E.R.A. Seligman
Menurut Era Saligman, empat asas atau prinsip pemungutan pajak adalah:
1. Asas/Prinsip fiskal: pajak yang dipungut negara adalah untuk memastikan stabilitas fiskal nasional.
2. Asas/Prinsip ekonomis: pajak dipungut dengan memperhatiakan kekuatan ekonomi rakyat wajib pajak.
3. Asas/Prinsip etika yaitu pungutan pajak diberlakukan secara luwes dan beretika sehingga tidak menyinggung kehormatan dan martabat wajib pajak.
4. Asas/Prinsip administratif: menyangkut masalah administrasi perpajakan.
3. Fritz Neumark
Menurut Fritz Neumark :
1. Revenue Productivity
prinsip ini menyangkut dua hal yakni the principle of adaptability yang dimaksud the principle of adaptability adalah bahwa sistem perpajakan nasional, seharusnya dapat menjamin penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Hal ini tentu saja menjadi cita-cita dan harapan berbagai pemerintah diseluruh dunia. Sekiranya penerimaan yang berasal dari pajak telah dapat memenuhi semua pengeluaran negara, maka negara yang bersangkutan akan dapat dikelompokkan menjadi negara yang sangat maju dan makmur.
2. The Requirement of Continuity
undang-undang perpajakan tidak boleh sering berubah, dan apabila terjadi perubahan, perubahan tersebut haruslah dalam konteks pembaharuan undang-undang perpajakan (tax reform) secara umum dan sistematis
3. The Requirement of Economy
biaya-biaya perhitungan, penagihan dan pengawasan pajak harus pada tingkat serendah-rendahnya dan konsisten dengan tujuan-tujuan pajak yang lain. Biaya-biaya yang diminimalkan tidak hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah (administrative cost), tetapi juga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dan kepathan perpajakannya (compliance cost).
4. The Requirement of Convenience
Pembayaran pajak harus sedapat mungkin tidak memberatkan wajib pajak. Pemerintah biasanya memperbolehkan pembayaran utang pajak dalam jumlah besar secara angsuran dan memberikan jangka waktu yang cukup untuk penundaan pengembalian SPT.
Persyaratan convenience tercermin pada pelayanan fiskus terhadap wjib pajak seperti pelayanan pendaftaran diri menjadi wajib pajak untuk mendapatkan NPWP, penyuluhan dan pemberian kesempatan untuk melaksanakan hak-hak wajib pajak.
4. Prinsip menurut GBHN
“penggalian dalam pengerahan sumber penerimaan dalam negeri terutama dari pajak ditingkatkan untk pembiayaan bangunan dengan tetap memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan oleh masyarakat dan dengan meningkatan peran pajak langsung sehingga mampu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dan dedikasi serta melalui penyempurnaan sistem administrasi”.
walaupun hakekat GBHN “hanya mengamanatkan” haluan negara sebagai kehendak rakyat dalam gari-garis besarnya, namun apabila diteliti lebih mendalam ternyata dalam GBHN tersebut tercantum prinsip-prinsip perpajakan.
Prinsip-prinsip tersebut antara lain :
1. Peningkatan penerimaan, yang sama dengan prinsip fiscal dan revenue productivity
2. Terkendali, terarah dan efisien, yang sama dengan kaidah efficiency
3. Keadilan, sama dengan equality
4. Kemampuan, sama dengan ability to pay principle
5. Prosedur yang terus disempurnakan, sama dengan ease of compliance
6. Aparatur perpajakan yang mampu dan bersih, sama dengan ease of administration and efficiency
7. Semua jenis pungutan dan pajak harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan, sama dengan asas yuridis
Selasa, 28 September 2010
Surabaya...kotaku
Kota Surabaya adalah salah satu kota terbesar di Indonesia. Bahkan Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta. Jadi tidak heran jika di Surabaya terdapat banyak gedung - gedung menjulang tinggi, tanah persawahan telah jarang ditemukan. Dalam lambang kota surabaya, terjadi pertempuran antara sura dan baya. Sura yang artinya ikan hiu dan baya yang artinya buaya. Surabaya memiliki banyak obyek wisata yaitu, obyek wisata alam, wisata kuliner, wisata sejarah, dan wisata belanja. Jadi tidak heran kalau banyak wisatawan berkunjung ke Surabaya.
Surabaya memiliki obyek wisata alam yang indah namun, fasilitas yang ada kurang menunjang keindahan tersebut. Contoh wisata alam yaitu, Pantai Ria Kenjeran. Pantai ini sangat terkenal dengan panoramanya tapi karena fasilitas yang terlalu minim maka para wisatawan yang datang pun kurang tertarik. Contoh lainnya yaitu Kebun Binatang Surabaya. Saat kita mulai melihat binatang - binatang yang ada, lagi-lagi kita merasakan fasilitas yang kurang memadai. Binatang-binatangnya pun banyak yang mati, ada binatang yang hanya hidup sendirian di kandang tersebut dan perawatan kandang yang kurang bersih menyebabkan hewan tersebut sakit dan akhirnya mati. Akhir-akhir ini banyak masalah yang dialami para pengurus KBS. Salah atunya adalah konflik intern yang menyebabkan terabaikannya kesehatan para binatang di sana. Beberapa hari yang lalu juga ada salah satu binatang yang meninggal karena kesehatannya menurun padahal binatang tersebut merupakan binatang tertua. Karena konflik tersebut pengunjung yang datang pun mulai menurun dan masyarakat lebih senang menghabiskan liburannya di tempat wisata belanja.Kebanyakan wisata alam di Surabaya milik pemerintah, fasilitas yang ada kurang memadai.
Surabaya memiliki wisata kuliner yang beragam salah satunya yaitu Rawon Setan. Tempat makan ini hanya buka saat tengah malam. Kuliner lainnya yaitu, Rujak Cingur, Semanggi, Tahu Tek, Lontong Balap. Makanan-makanan ini merupakan makanan khas Surabaya tapi Semanggi kini jarang ditemukan dan hanya ada di daerah Surabaya tertentu.
Surabaya mendapat julukan sebagai kota pahlawan. Di Surabaya banyak bangunan - bangunan peninggalan sejarah yaitu bangunan peninggalan penjajah dari Cina, Jepang, Belanda. Bangunan penjajah dari Jepang dan Belanda dibatasi oleh Jembatan Merah. Sampai saat ini bangunan-bangunan tersebut masih ada. Beberapa tempat wisata sejarah di Surabaya yaitu, Masjid Sunan Ampel, Monumen Kapal Selam, Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh November. Tugu pahlawan ini memiliki banyak arti dari perjuangan Arek-Arek Suroboyo pada tanggal 10 November 1945 silam yang hendak dijajah oleh sekutu dan belanda.
Surabaya memiliki pusat perbelanjaan yang menarik. Salah satunya yaitu Jembatan Merah Plaza, tempat ini tidak hanya sekedar pusat perbelanjaan namun juga menyajikan sejarah yang ada yaitu Jembatan Merah. Pusat perbalanjaan lainnya yaitu Pusat Grosir Surabaya yang terdapat tepat di depan Pasar Turi. Pasar Turi yang dahulu terkenal akan barang-barang grosirnya kini tinggal bekas-bekas kebakaran yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Beberapa pusat perbelanjaan di Surabaya yaitu, Surabaya Plaza, ITC, PTC, WTC.
Surabaya memiliki obyek wisata alam yang indah namun, fasilitas yang ada kurang menunjang keindahan tersebut. Contoh wisata alam yaitu, Pantai Ria Kenjeran. Pantai ini sangat terkenal dengan panoramanya tapi karena fasilitas yang terlalu minim maka para wisatawan yang datang pun kurang tertarik. Contoh lainnya yaitu Kebun Binatang Surabaya. Saat kita mulai melihat binatang - binatang yang ada, lagi-lagi kita merasakan fasilitas yang kurang memadai. Binatang-binatangnya pun banyak yang mati, ada binatang yang hanya hidup sendirian di kandang tersebut dan perawatan kandang yang kurang bersih menyebabkan hewan tersebut sakit dan akhirnya mati. Akhir-akhir ini banyak masalah yang dialami para pengurus KBS. Salah atunya adalah konflik intern yang menyebabkan terabaikannya kesehatan para binatang di sana. Beberapa hari yang lalu juga ada salah satu binatang yang meninggal karena kesehatannya menurun padahal binatang tersebut merupakan binatang tertua. Karena konflik tersebut pengunjung yang datang pun mulai menurun dan masyarakat lebih senang menghabiskan liburannya di tempat wisata belanja.Kebanyakan wisata alam di Surabaya milik pemerintah, fasilitas yang ada kurang memadai.
Surabaya memiliki wisata kuliner yang beragam salah satunya yaitu Rawon Setan. Tempat makan ini hanya buka saat tengah malam. Kuliner lainnya yaitu, Rujak Cingur, Semanggi, Tahu Tek, Lontong Balap. Makanan-makanan ini merupakan makanan khas Surabaya tapi Semanggi kini jarang ditemukan dan hanya ada di daerah Surabaya tertentu.
Surabaya mendapat julukan sebagai kota pahlawan. Di Surabaya banyak bangunan - bangunan peninggalan sejarah yaitu bangunan peninggalan penjajah dari Cina, Jepang, Belanda. Bangunan penjajah dari Jepang dan Belanda dibatasi oleh Jembatan Merah. Sampai saat ini bangunan-bangunan tersebut masih ada. Beberapa tempat wisata sejarah di Surabaya yaitu, Masjid Sunan Ampel, Monumen Kapal Selam, Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh November. Tugu pahlawan ini memiliki banyak arti dari perjuangan Arek-Arek Suroboyo pada tanggal 10 November 1945 silam yang hendak dijajah oleh sekutu dan belanda.
Surabaya memiliki pusat perbelanjaan yang menarik. Salah satunya yaitu Jembatan Merah Plaza, tempat ini tidak hanya sekedar pusat perbelanjaan namun juga menyajikan sejarah yang ada yaitu Jembatan Merah. Pusat perbalanjaan lainnya yaitu Pusat Grosir Surabaya yang terdapat tepat di depan Pasar Turi. Pasar Turi yang dahulu terkenal akan barang-barang grosirnya kini tinggal bekas-bekas kebakaran yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Beberapa pusat perbelanjaan di Surabaya yaitu, Surabaya Plaza, ITC, PTC, WTC.
Rabu, 26 Mei 2010
Memulai Diplomasi Nasi Goreng
Jam baru menunjukkan pukul 13.00, namun nasi goreng, es cendol, dan sate padang yang dijual di stan Indonesia sudah ludes. Ya, stan tuan rumah Asian Food Fair 2010 di Abu Dhabi ini menjadi stan yang paling awal “bersih“ karena diserbu pembeli. Banyak yang antre tampak kecewa. Mereka tak menyangka akan kehabisan makanan incaran, padahal acara baru akan ditutup dua jam kemudian.
Tak ayal, para pengunjung pun menyerbu stan-stan negara lain. Hasilnya lumayan, masakan khas Vietnam, Thailand, Brunei, Singapura, Malaysia, Filipina, Bangladesh, Nepal, Jepang, Kazakstan, dan Australia ludes 1 jam sebelum acara ditutup. Hanya stan China yang bertahan sampai akhir karena mereka lebih siap: segera mengambil bahan-bahan tambahan dari kedutaan besar mereka begitu melihat antusiasme pengunjung yang mencapai sekitar 1.000 orang.
Tampak beberapa duta besar di luar kawasan Asia dan warga setempat memenuhi halaman KBRI. “Antusiasme pengunjung untuk mencicipi berbagai macam makanan khas Asia benar-benar di luar dugaan panitia,” kata koordinator stan Indonesia yang juga isteri Dubes RI di Abu Dhabi, Murgiyati Supriyadi.
“Jumlah pengunjung yang mencapai sekitar 1.000 orang juga di luar perkiraan mengingat acara ini baru dipersiapkan kurang dari dua bulan. Awalnya banyak negara yang khawatir makanan mereka tidak akan laku,” lanjutnya.
Keberhasilan Asian Food Fair 2010, akhir pekan lalu itu mengulangi sukses penyelenggaraan Indonesian Charity Bazaar and Cultural Performances tiga minggu sebelumnya.
Melihat keberhasilan ini sebagian besar isteri para Dubes Asia mengusulkan agar Asian Food Fair ini dijadikan acara rutin. Indonesia pun diminta menjadi tuan rumah karena dinilai paling siap dengan lokasi yang strategis serta didukung peralatan yang memadai.
Memang, acara ini bukanlah pameran besar. Namun paling tidak, keberhasilan acara itu, terutama ludesnya masakan Indonesia paling awal menunjukkan bahwa kuliner bisa dijadikan alat diplomasi yang efektif.
Selama ini, masakah Asia yang paling dikenal hanya didominasi 3 negara, yakni China, Jepang, dan Thailand. Dua negara yang disebut pertama sudah memiliki jaringan rumah makan, bahkan restoran cepat saji di banyak belahan dunia. Belakangan, dengan cita rasa khas segar pedas, sajian-sajian kuliner light dari Thailand mulai mendapat tempat terhormat. Tom Yam, masakah berkuah yang disajikan dalam beragam variasi, termasuk yang paling sering disorder di hotel-hotel. Menu ini juga makin banyak terlihat di food court-food court pusat perbelanjaan umum.
Masakan Indonesia sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk go international. Apalagi, masakan Indonesia sangat beragam dari segi rasa hingga tampilan. Mereka yang menyukai sajian-sajian light berkuah, bisa memilih mulai dari soto –ini pun sangat beragam jenisnya—aneka sup ikan, hingga rawon yang sering diperkenalkan dengan nama brown soup.
Mereka yang menyukai beragam panggangan atau sajian grilled, Indonesia punya mulai dari sate padang, satu Ponorogo, sate ayam dan sate kambing Madura, sate kelinci, sate Blora, hingga gurami bakar dan iga panggang.
Ingin masakan bersantan? Masakan Indonesia tak kalah beragam dibanding menu-menu berat India yang mengandalkan citarasa kari. Aneka rendang, lodeh, kare, hingga opor ayam, adun ayam (khas Madura), dan gudeg bisa menjadi pilihan.
Aneka sajian sayuran juga bisa dipermak menjadi appetizer. Sebut saja karedok, rujak manis, gado-gado, bahkan semanggi Suroboyo.
Ini semua bisa dijual dan menjadi alat soft diplomacy yang efektif untuk memperkenalkan Indonesia. Bila AS berjaya mengimpor budaya dengan beragam filmnya, India dikenal karena nyanyi dan tarinya, Indonesia bisa memulai dari sajian kuliner. Makin sering pameran kuliner digelar –tentu dengan perencanaan matang—dipadu dengan tampilan seni tradisional mulai tari gambyong, kecak, silat Melayu dan Cimande, hingga reog dan debus, pasti akan membuat masyarakat Internasional mencari asalnya. Mengutip iklan salah satu merk rokok, kita bis abilang: come to where the flavor is. Come to Indonesia. Spd, viv
Tak ayal, para pengunjung pun menyerbu stan-stan negara lain. Hasilnya lumayan, masakan khas Vietnam, Thailand, Brunei, Singapura, Malaysia, Filipina, Bangladesh, Nepal, Jepang, Kazakstan, dan Australia ludes 1 jam sebelum acara ditutup. Hanya stan China yang bertahan sampai akhir karena mereka lebih siap: segera mengambil bahan-bahan tambahan dari kedutaan besar mereka begitu melihat antusiasme pengunjung yang mencapai sekitar 1.000 orang.
Tampak beberapa duta besar di luar kawasan Asia dan warga setempat memenuhi halaman KBRI. “Antusiasme pengunjung untuk mencicipi berbagai macam makanan khas Asia benar-benar di luar dugaan panitia,” kata koordinator stan Indonesia yang juga isteri Dubes RI di Abu Dhabi, Murgiyati Supriyadi.
“Jumlah pengunjung yang mencapai sekitar 1.000 orang juga di luar perkiraan mengingat acara ini baru dipersiapkan kurang dari dua bulan. Awalnya banyak negara yang khawatir makanan mereka tidak akan laku,” lanjutnya.
Keberhasilan Asian Food Fair 2010, akhir pekan lalu itu mengulangi sukses penyelenggaraan Indonesian Charity Bazaar and Cultural Performances tiga minggu sebelumnya.
Melihat keberhasilan ini sebagian besar isteri para Dubes Asia mengusulkan agar Asian Food Fair ini dijadikan acara rutin. Indonesia pun diminta menjadi tuan rumah karena dinilai paling siap dengan lokasi yang strategis serta didukung peralatan yang memadai.
Memang, acara ini bukanlah pameran besar. Namun paling tidak, keberhasilan acara itu, terutama ludesnya masakan Indonesia paling awal menunjukkan bahwa kuliner bisa dijadikan alat diplomasi yang efektif.
Selama ini, masakah Asia yang paling dikenal hanya didominasi 3 negara, yakni China, Jepang, dan Thailand. Dua negara yang disebut pertama sudah memiliki jaringan rumah makan, bahkan restoran cepat saji di banyak belahan dunia. Belakangan, dengan cita rasa khas segar pedas, sajian-sajian kuliner light dari Thailand mulai mendapat tempat terhormat. Tom Yam, masakah berkuah yang disajikan dalam beragam variasi, termasuk yang paling sering disorder di hotel-hotel. Menu ini juga makin banyak terlihat di food court-food court pusat perbelanjaan umum.
Masakan Indonesia sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk go international. Apalagi, masakan Indonesia sangat beragam dari segi rasa hingga tampilan. Mereka yang menyukai sajian-sajian light berkuah, bisa memilih mulai dari soto –ini pun sangat beragam jenisnya—aneka sup ikan, hingga rawon yang sering diperkenalkan dengan nama brown soup.
Mereka yang menyukai beragam panggangan atau sajian grilled, Indonesia punya mulai dari sate padang, satu Ponorogo, sate ayam dan sate kambing Madura, sate kelinci, sate Blora, hingga gurami bakar dan iga panggang.
Ingin masakan bersantan? Masakan Indonesia tak kalah beragam dibanding menu-menu berat India yang mengandalkan citarasa kari. Aneka rendang, lodeh, kare, hingga opor ayam, adun ayam (khas Madura), dan gudeg bisa menjadi pilihan.
Aneka sajian sayuran juga bisa dipermak menjadi appetizer. Sebut saja karedok, rujak manis, gado-gado, bahkan semanggi Suroboyo.
Ini semua bisa dijual dan menjadi alat soft diplomacy yang efektif untuk memperkenalkan Indonesia. Bila AS berjaya mengimpor budaya dengan beragam filmnya, India dikenal karena nyanyi dan tarinya, Indonesia bisa memulai dari sajian kuliner. Makin sering pameran kuliner digelar –tentu dengan perencanaan matang—dipadu dengan tampilan seni tradisional mulai tari gambyong, kecak, silat Melayu dan Cimande, hingga reog dan debus, pasti akan membuat masyarakat Internasional mencari asalnya. Mengutip iklan salah satu merk rokok, kita bis abilang: come to where the flavor is. Come to Indonesia. Spd, viv
Tips Menghilangkan Stress
Jangan biarkan stress dan pikiran negatif mengubah anda menjadi murung, tetaplah gembira dengan latihan kepribadian berikut ini:
Tetap tersenyum
Usahakan tetap tersenyum betapapun anda memiliki hari-hari yang tidak menyenangkan. Hal ini mungkin terasa seperti terpaksa saat itu tapi anda kemudian akan terheran-heran begitu besar senyum dapat meningkatkan spirit anda.
Pandai mengontrol diri
Ekspresi wajah merupakan salah satu tanda yang menggambarkan perasaan anda yang paling mudah dikenali. Usahan ekspresi mimik muka anda netral sekalipun ketika anda tengah marah atau stress dan jangan biarkan dahi berkerut karena kerutan itu perlahan-lahan akan membuat anda nampak lebih tua.
Tetap berkomunikasi
Menutup dan menolak berkomunikasi secara emosio hanya bakal membuat masalah lebih runyam jika hari-hari anda telah penuh dengan kegelisahan dan ketegangan. Tidak masalah apapun situasinya, cobalah membuat segala sesuatu mudah dan teratur dengan membiarkan berkomunikasi kepada teman atau rekan kerja anda.
Rasakan perasaan orang
Pikirkan bagaimana anda ingin diperlakukan orang lain sebelum anda memuntahkan perasan kesal pada orang lain. Tak ada seorangpun di sekitar anda yang ingin menjadi objek cemberut anda. Jika anda tidak ingin diperlakukan seperti itu, jangan memperlakukan orang lain seperti itu.
Miliki rasa humor
Seberapapun beratnya hari-hari anda, cobalah untuk tidak menghilangkan perasaan humor. Tertawa itu baik bagi jiwa dan membantu membuat orang di sekitar anda merasa lebih baik dan tujukan anda memiliki kpribadian baik.
Tetap tersenyum
Usahakan tetap tersenyum betapapun anda memiliki hari-hari yang tidak menyenangkan. Hal ini mungkin terasa seperti terpaksa saat itu tapi anda kemudian akan terheran-heran begitu besar senyum dapat meningkatkan spirit anda.
Pandai mengontrol diri
Ekspresi wajah merupakan salah satu tanda yang menggambarkan perasaan anda yang paling mudah dikenali. Usahan ekspresi mimik muka anda netral sekalipun ketika anda tengah marah atau stress dan jangan biarkan dahi berkerut karena kerutan itu perlahan-lahan akan membuat anda nampak lebih tua.
Tetap berkomunikasi
Menutup dan menolak berkomunikasi secara emosio hanya bakal membuat masalah lebih runyam jika hari-hari anda telah penuh dengan kegelisahan dan ketegangan. Tidak masalah apapun situasinya, cobalah membuat segala sesuatu mudah dan teratur dengan membiarkan berkomunikasi kepada teman atau rekan kerja anda.
Rasakan perasaan orang
Pikirkan bagaimana anda ingin diperlakukan orang lain sebelum anda memuntahkan perasan kesal pada orang lain. Tak ada seorangpun di sekitar anda yang ingin menjadi objek cemberut anda. Jika anda tidak ingin diperlakukan seperti itu, jangan memperlakukan orang lain seperti itu.
Miliki rasa humor
Seberapapun beratnya hari-hari anda, cobalah untuk tidak menghilangkan perasaan humor. Tertawa itu baik bagi jiwa dan membantu membuat orang di sekitar anda merasa lebih baik dan tujukan anda memiliki kpribadian baik.
Langganan:
Postingan (Atom)